STATISTIK PENGUNJUNG
  Hari ini
:
86
  Kemarin
:
80
  Bulan ini
:
3134
  Tahun ini
:
19654
  Total
:
3011637
  Hits Count
:
65820
  Now Online
:
10
Merangkul Kembali Masyarakat Hukum Adat; Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Jajaki Kerjasama dengan LEMTARI
Diunggah pada : wednesday, 21 Dec 2016 14:15

Selasa, 6 Desember 2016 Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi melaksanakan pertemuan dengan Pengurus Lembaga Tinggi Masyarakat Adat Republik Indonesia (LEMTARI). Pertemuan dilaksanakan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Mahkamah Konstitusi dengan agenda rapat pembahasan kerjasama kegiatan MK dengan LEMTARI.

Rapat dipimpin oleh Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bapak Budi Ahmad Djohari. Dari LEMTARI sendiri diwakili oleh Sekretaris Bidang Penegakan Hukum Positif & Advokasi, Ibu Helen Pattirane Takaria, S.H., Ibu Yusi A. Delina dan Dr. drh. Wendeilyna, M.Si.

Dalam pertemuan tersebut, LEMTARI menyambut baik undangan kerjasama oleh MK. MK melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menggagas kegiatan “Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara” yang meliputi berbagai target grup dimana salah satunya adalah masyarakat hukum adat.

Masyarakat hukum adat adalah golongan yang selama ini cenderung terpinggirkan dalam wacana kehidupan bernegara. Banyak persoalan yang selama ini mengemuka namun belum menjadi perhatian serius, misalnya hukum adat dan hukum nasional yang kadang berbenturan sehingga mengurangi, merugikan atau bahkan melindas hak-hak masyarakat hukum adat. Belum lagi minimnya pengetahuan masyarakat hukum adat tentang hak-hak konstitusionalnya, padahal negara sendiri mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya.

Melalui kegiatan Sosialisasi Pemahaman Hak Konstitusional Warganegara bagi Masyarakat Hukum Adat, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi ingin memberikan pengetahuan tentang Konstitusi, revitalisasi, reaktualisasi, dan reinternalisasi nilai-nilai Pancasila, serta untuk meningkatkan pengetahuan tentang Mahkamah Konstitusi. Pengetahuan tentang Mahkamah Konstitusi itu sendiri penting mengingat Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga penafsir konstitusi, dapat berperan penting dalam memberikan tafsir konstitusi yang mendorong harmonisasi antara hukum adat dengan hukum nasional.Mahkamah Konstitusi melalui putusannya telah membuktikan hal ini, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 47-48/PHPU.A-VI/2009 yang mengabulkan permohonan masyarakat Yahukimo Papua untuk melaksanakan pemilihan umum  dengan cara “noken” yang sesuai dengan adat yang berlaku. Sehingga diharapkan dengan digagasnya kegiatan kerjasama antara MK dan LEMTARI, yang direncanakan akan mengundang masyarakat hukum adat dari berbagai daerah di Indonesia, dapat menjadi wadah bagi masyarakat hukum adat untuk mendapatkan informasi tentang Mahkamah Konstitusi dan hak-hak konstitusionalnya.